GEGER Proyek Masjid Agung Sidoarjo! Rp2,79 Miliar APBD 2025 Diduga Dikorupsi Lewat ‘Tender Mencurigakan’

Sidoarjo, BerkahLariso.my.id – 28 April 2025 – Proyek renovasi tempat ibadah bersejarah di Sidoarjo dengan anggaran APBD Rp2,79 miliar kini menjadi sorotan. Meski fisik pembangunan sudah berjalan, muncul pertanyaan kritis tentang proses pengadaan yang diduga mengandung ketidakaturan administratif.

Proses Lelang yang Mengundang Tanda Tanya

CV. Tiga Anugerah Utama, kontraktor lokal asal Tulangan, berhasil memenangkan tender dengan penawaran Rp2,53 miliar. Pemenang ini mengungguli 12 peserta lain meski berada di peringkat 6 dari 179 peserta awal. Fakta ini memicu diskusi publik tentang kredibilitas sistem evaluasi tender.

Pola Mutasi Jabatan yang Tidak Biasa

Sumber internal mengungkap kejanggalan dalam penunjukan Plt Kabag PBJ. Seorang pejabat dari Disperindag tiba-tiba dipindahkan ke pos strategis pengadaan barang/jasa tanpa alasan jelas. Pola mutasi ini dianggap bertentangan dengan regulasi BKN tentang promosi jabatan dalam satu unit kerja.

Jejak Kontraktor dan Proyek Bermasalah

• Terlibat dalam proyek jembatan Kedungpeluk (Rp2,4 M) yang masih bermasalah.
• Diduga ikut tender bermasalah double deck RSUD senilai Rp24,5 M.
• Hubungan spesial dengan kontraktor lain yang pernah dapat proyek darurat.

Dugaan Aliran Dana Mencurigakan

Beredar kabar tentang transaksi tidak wajar sebesar Rp750 juta yang dikaitkan dengan pejabat terkait. Meski menggunakan rekening pihak ketiga, jejak transfer antar rekening BCA memperkuat indikasi praktik titip proyek.

Regulasi yang Diduga Dilanggar

• UU No.5/2014 tentang ASN.
• PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS.
• Perpres No.16/2018 tentang PBJ.
• SE BKN No.1/2021.
• Peraturan LPSE Sidoarjo.

Dampak dan Respons Masyarakat

Warga menginginkan:

• Sanksi tegas untuk pelanggar aturan.
• Pembatalan tender bermasalah.
• Blacklist untuk kontraktor nakal.
• Transparansi proses pengadaan.

Masa Depan Tata Kelola Pengadaan Daerah

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance. Masyarakat menanti tindakan konkret untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan penggunaan anggaran publik yang akuntabel.

Tim investigasi terus mengembangkan fakta baru. Pembaruan berita akan disampaikan sesuai perkembangan resmi dari pihak berwenang.(Red)